Politik Islam - Ringkasan Materi

A. Sumber Hukum dan Prinsip Dasar dalam Politik Islam

1. Keadilan (Al-‘Adl)

Keadilan merupakan prinsip utama dalam Islam dan menjadi fondasi dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk pemerintahan dan pengambilan kebijakan.

a. Makna Keadilan

• Menempatkan sesuatu pada tempatnya.
• Memberikan hak kepada yang berhak dan mencegah kezaliman.

b. Keadilan dalam Pemerintahan Islam

• Keadilan menjadi syarat utama kepemimpinan dalam Islam.

c. Dalil Al-Qur’an

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan…"
(QS. An-Nahl: 90)

2. Syariat Islam

Syariat berarti jalan atau hukum yang ditetapkan Allah SWT sebagai pedoman hidup umat Islam, mencakup aspek ibadah, muamalah (sosial), jinayah (hukum pidana), dan siyasah (politik).

a. Fungsi Syariat dalam Politik

• Menjadi dasar dalam perundang-undangan dan kebijakan publik.
• Mengatur hubungan antara negara dan rakyat dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan akhlak.

b. Ciri-ciri Syariat

• Ilahiyah (bersumber dari wahyu).
• Bersifat komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan.
• Tujuannya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (maqashid syariah).

c. Penerapan dalam Pemerintahan

• Pemerintah wajib merujuk pada syariat dalam membuat hukum dan kebijakan.
• Namun, pelaksanaan syariat dapat disesuaikan dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat (ijtihad).

3. Keabsahan (Legitimasi) dalam Politik Islam

Keabsahan (legitimasi) adalah pengakuan terhadap kewenangan seorang pemimpin untuk memimpin berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

a. Sumber Keabsahan

• Bai’at: Janji setia rakyat kepada pemimpin setelah pemilihannya.
• Musyawarah/Syura: Pemimpin yang dipilih melalui mekanisme musyawarah lebih memiliki legitimasi syar’i.
• Keadilan dan Kapabilitas: Seorang pemimpin yang adil dan mampu memiliki keabsahan moral dan hukum.

b. Kritik terhadap Kekuasaan yang Tidak Sah

• Kekuasaan yang diperoleh melalui kecurangan, paksaan, atau tanpa musyawarah dianggap tidak sah dalam Islam.
• Ulama klasik dan kontemporer menekankan pentingnya kerelaan rakyat dan kriteria syar’i dalam memilih pemimpin.

4. Syura

Syura (الشورى) adalah prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan, penting dalam sistem politik Islam untuk menghindari keputusan sepihak dan menjamin keadilan serta kepentingan umat.

Prinsip Syura:

• Musyawarah & Konsensus: Keputusan diambil bersama, bukan sepihak.
• Melibatkan Orang Kompeten: Ulama, pemimpin, dan cendekiawan yang amanah.
• Berorientasi pada Kemaslahatan Umat: Mengutamakan manfaat publik.
• Tanpa Paksaan: Setiap suara didengar dan dipertimbangkan.

Contoh Praktik Syura:

• Rasulullah SAW: Dalam Perang Badar, Khandaq, dan Perjanjian Hudaibiyah.
• Khulafaur Rasyidin: Abu Bakar dipilih melalui musyawarah, Umar membentuk dewan syura.
• Kekhalifahan Abbasiyah & Utsmaniyah: Dibentuk lembaga penasihat dan legislatif.

Syura dalam Politik Modern:

• Demokrasi Islam: Rakyat dilibatkan dalam memilih pemimpin dan membuat kebijakan.
• Parlemen dan DPR: Menjadi forum musyawarah publik.
• Konsultasi Publik: Pengambilan kebijakan melibatkan masyarakat.

Tantangan Syura Modern:

• Korupsi dan nepotisme.
• Kurangnya partisipasi rakyat.
• Dominasi elit politik.

Solusi:

• Transparansi dan keadilan.
• Partisipasi publik aktif.
• Sistem politik inklusif dan adil.

---

B. Sistem Pemerintahan Islam

1. Khilafah

Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah, penerus Nabi Muhammad SAW.

Konsep Khilafah:

• Berdasarkan syura, keadilan, dan syariah.
• Ada pandangan tradisionalis, modernis, dan radikal.

Hubungan dengan Politik dan Ekonomi Modern:

• Ekonomi: Mengedepankan zakat, larangan riba, dan kepemilikan publik atas sumber daya.
• Politik: Syura mirip demokrasi, tetapi hukum tetap berdasarkan syariah.

Perbedaan dengan sistem modern:

• Khalifah vs. pemerintahan demokratis.
• Konsep umat Islam global vs. negara-bangsa.
• Hukum syariah vs. hukum sekuler.

2. Imamah (Kepemimpinan dalam Syiah)

Imamah adalah doktrin Syiah tentang kepemimpinan spiritual dan politik yang ditetapkan oleh Allah, berbeda dengan konsep khalifah dalam Sunni.

• Sunni: Pemimpin dipilih melalui musyawarah, bukan maksum.
• Syiah: Imam ditunjuk Allah, maksum, dan penerus Nabi dari keluarga Ali.

Konsep 12 Imam: Kepercayaan Syiah bahwa ada 12 imam suci dari keturunan Ali bin Abi Thalib.

3. Demokrasi Islam/Negara Modern

Sistem pemerintahan yang menggabungkan system pemerintahan berprinsip demokrasi dengan ajaran islam.

Prinsip Dasar:

·       Kedaulatan rakyat dengan panduan syariah.

·       Sistem pemerintahan yang berbasis syura.

·       Kebebasan dan hak asasi manusia.

·       Supremasi hukum berbasis nilai islam.

C. Hubungan Agama dan Negara

• Teokrasi Islam: Pemerintahan oleh ulama, hukum sepenuhnya syariah.
• Negara Islam bisa berbentuk teokrasi, khilafah, atau demokrasi Islam modern yang tetap menjunjung nilai-nilai Islam.

 

Perbandingan: Teokrasi Islam vs Negara Islam

Aspek	Teokrasi Islam	Negara Islam
Sistem Pemerintahan	Dikuasai oleh ulama/pemimpin agama	Bisa berbentuk demokrasi, monarki, atau republik
Sumber Hukum	Syariah Islam satu-satunya hukum	Syariah sebagai dasar, tapi hukum sekuler bisa diterapkan
Kedaulatan	Di tangan ulama atau pemuka agama	Di tangan rakyat atau pemimpin negara
Hak Politik Rakyat	Terbatas, tidak bisa ubah hukum syariah	Rakyat bisa ikut dalam pemilu dan politik
Contoh Negara	Iran, Arab Saudi	Indonesia, Malaysia, Pakistan

 

Perbandingan dalam Ekonomi

Aspek	Teokrasi Islam	Negara Islam
Sumber Pendapatan	Bertumpu pada sumber daya alam dan zakat	Lebih beragam (industri, perdagangan, keuangan syariah)
Sistem Keuangan	Syariah ketat, tidak memakai sistem konvensional	Kombinasi syariah dan konvensional
Iklim Investasi	Kurang ramah investor karena banyak aturan agama	Lebih terbuka dan fleksibel terhadap investor global
Pertumbuhan Ekonomi	Bisa lambat karena kebijakan terlalu religius	Lebih dinamis, terbuka pada globalisasi
Inovasi & Teknologi	Terhambat jika aturan agama membatasi	Lebih terbuka terhadap teknologi dan ilmu pengetahuan